BENGKALIS – Surat palsu mengatasnamakan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kabupaten Bengkalis beredar luas menyasar sejumlah kepala sekolah dasar (SD), sekolah menengah pertama (SMP), dan taman kanak-kanak (TK). Modus penipuan ini meminta korban menyerahkan data dengan dalih koordinasi mutasi dan penataan aparatur sipil negara.
“Kami dapat laporan mengenai kepala sekolah maupun TK menerima surat dari BKPP tentang permintaan data terkait mutasi. Setelah dicek, ternyata surat tersebut dipastikan palsu. Untuk itu kami mengimbau kepada kepala sekolah maupun TK, agar tidak mudah percaya,” ungkap Kepala BKPP Bengkalis, Djamaluddin, Selasa (3/3/2026).
Surat fiktif bernomor B.400.1.2/27/BKPP/III/2026 tertanggal Senin (2/3/2026) tersebut berisi pemberitahuan palsu terkait pelaksanaan mutasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis. Dalam salah satu poinnya, pelaku mendesak kepala sekolah menghubungi nomor telepon 0813-1667-477 yang diklaim sebagai kontak pribadi Kepala BKPP.
Mendapat laporan peredaran surat tersebut, Djamaluddin langsung memerintahkan jajarannya melakukan penelusuran. Hasilnya, ditemukan sejumlah kejanggalan fatal yang memastikan dokumen itu merupakan rekayasa oknum tidak bertanggung jawab.
“Pada kop surat alamatnya tertulis Jalan Senggoro, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis, Indonesia. Indeks surat juga tidak sesuai standar kami, dan QR-code tanda tangan elektronik sama sekali tidak bisa dideteksi,” jelasnya.
Ia menduga kuat peredaran dokumen bodong ini murni bermodus penipuan guna memeras para tenaga pendidik. Djamaluddin meminta siapa saja yang telah menerima surat serupa agar segera melapor ke BKPP atau Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis agar tidak menjadi korban.
“Intinya jangan mudah percaya dan jangan pernah menghubungi nomor yang tertera pada surat palsu tersebut,” urainya.
Sebagai informasi, isi surat rekayasa tersebut menarasikan seolah-olah sedang berlangsung proses mutasi pegawai sebagai upaya penyegaran organisasi dan pemenuhan formasi. Alasan yang digunakan pelaku mencatut hasil evaluasi kinerja dan asesmen dari Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis. Lewat narasi itu, pelaku meminta kepala sekolah segera melakukan verifikasi dan melengkapi dokumen administrasi melalui kontak palsu yang disediakan. ***
