PEKANBARU – Sejak dua tahun belakangan, kaum perempuan dan generasi muda terus dilibatkan dalam kegiatan rehabilitasi mangrove di Riau, melalui program Mangrove for Coastal Resilience (M4CR). Kebijakan ini diambil karena dirasakan manfaat lain yang bisa dirasakan. Khususnya untuk penguatan ekonomi.
Program M4CR merupakan inisiatif rehabilitasi mangrove yang didanai Bank Dunia dan dipimpin Kementerian Kehutanan melalui Direktorat Jenderal Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan (Dirjen PDASH).
Saat ini, program M4CR berjalan di empat provinsi, yakni Riau, Sumatera Utara, Kalimantan Utara, dan Kalimantan Timur. Sedangkan total target rehabilitasi mencapai 41 ribu hektar, yang dikerjakan pada periode 2024–2027.
Dari total jumlah itu, seluas 4 ribu hektar berada di Riau. Target rehabilitasi tersebut tersebar di Kabupaten Indragiri Hilir, Kepulauan Meranti, Bengkalis, Pelalawan dan Rokan Hilir.Seperti dituturkan Zulfi Rima, selaku Environmental Communication Program M4CR, program yang dilaksanakan pihaknya tidak hanya menitikberatkan pada penanaman mangrove, tetapi juga pada pendekatan padat karya dan pemberdayaan masyarakat pesisir.
“Kita tidak sekadar menanam, tetapi juga memperkuat kapasitas masyarakat dan mendorong peningkatan ekonomi mereka. Rehabilitasi ekosistem harus berjalan seiring dengan penguatan sosial dan ekonomi,” ujarnya, dalam rilis yang diterima redaksi, Jumat (27/2/2026).
Sejak dua tahun belakangan, pihaknya mulai melibatkan kaum perempuan. Pada tahun 2024, partisipasi perempuan dalam kegiatan penanaman mencapai 33 persen, dan meningkat menjadi 35 persen pada 2025.
Menurut Zulfi, capaian tersebut cukup signifikan mengingat rehabilitasi mangrove kerap dipersepsikan sebagai pekerjaan fisik yang identik dengan laki-laki.
Dalam hal ini, perempuan tidak hanya terlibat dalam penanaman, tetapi juga dalam pembibitan dan pengembangan usaha berbasis pesisir.Di Kuala Selat, Kabupaten Indragiri Hilir, kelompok ibu-ibu mampu memproduksi hingga 1.000 bibit mangrove dalam satu siklus. Dengan harga Rp 2.100 per bibit, mereka memperoleh tambahan pendapatan sekitar Rp2,1 juta dalam satu periode produksi.
“Dampaknya terasa langsung pada ekonomi keluarga. Ada penghasilan tambahan yang membantu kebutuhan rumah tangga,” ujar Zulfi.
Penguatan kelompok usaha juga dilakukan melalui kolaborasi dengan Yayasan Mitra Insani. Salah satunya pada Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) Assyifa di Indragiri Hilir yang seluruh anggotanya perempuan. Selain dukungan alat dan rumah produksi, kelompok ini memperoleh pelatihan manajemen usaha dan pengembangan kapasitas.
“Kami tidak ingin program berhenti ketika proyek selesai. Karena itu, penguatan kelembagaan dan kolaborasi menjadi kunci agar keberlanjutan tetap terjaga,” ujar Zulfi.
Siti Masfiroh dari Yayasan Mitra Insani menegaskan, bagi masyarakat pesisir, mangrove bukan sekadar bentang alam, melainkan ruang hidup. Ketika hasil tangkapan ikan menurun akibat kerusakan lingkungan, perempuan menjadi pihak yang pertama merasakan dampaknya.
“Perubahan lingkungan akan sampai ke meja makan. Perempuan yang harus menyesuaikan pengelolaan dapur ketika hasil tangkapan berkurang,” tuturnya.
Karena itu, menurut Siti, perempuan sejatinya adalah penjaga pertama mangrove.
Namun, ia juga mengakui tantangan sosial masih kuat. Terutama anggapan bahwa perempuan kurang layak terlibat dalam aktivitas fisik seperti rehabilitasi mangrove atau patroli pengawasan.
Pendekatan berbasis gender equality, disability, and social inclusion (GEDSI) pun didorong agar perempuan tidak hanya menjadi anggota formal, tetapi juga terlibat dalam pengambilan keputusan.
Selain perempuan, generasi muda juga dilibatkan secara aktif. M4CR menggagas program Mangrove Goes to Campus melalui kerja sama dengan sejumlah perguruan tinggi di Riau. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan kesadaran mahasiswa terhadap kondisi ekosistem mangrove dan pentingnya konservasi. ***
