PEKANBARU – Suasana di depan gerbang Gedung DPRD Provinsi Riau memanas, Jumat (27/2/2026) siang. Puluhan demonstran dari Koalisi Pemantau Kebijakan Negara (KPKN) menggelar aksi unjuk rasa memprotes sejumlah kebijakan pemerintah dan dugaan pelanggaran hukum yang merugikan masyarakat luas.
Koordinator Lapangan, M Abdillah Putra, memimpin langsung jalannya unjuk rasa yang dimulai sekitar pukul 14.00 WIB. Sebanyak 20 peserta yang didominasi warga Kabupaten Rokan Hulu ini membawa berbagai spanduk dan poster berisi kritik tajam terhadap pemerintah maupun aparat penegak hukum.
“Aksi ini adalah bentuk kepedulian kami terhadap keadilan dan transparansi. Kami ingin ada langkah konkret dari pemerintah dan aparat terkait tuntutan yang kami sampaikan,” tegas Abdillah di hadapan massa.
Abdillah menyebut gerakan ini lahir sebagai panggilan moral sekaligus kontrol sosial dari elemen mahasiswa dan masyarakat sipil. Langkah tersebut bertujuan memastikan setiap kebijakan publik dijalankan secara adil, transparan, dan berpihak penuh kepada kepentingan rakyat.
Massa secara khusus mendesak pihak Agrinas berhenti mengadu domba masyarakat Riau dalam persoalan yang berpotensi memicu konflik antarsuku di Kabupaten Rokan Hulu. Stabilitas sosial di wilayah tersebut harus dijaga dengan mengedepankan persatuan dan kearifan lokal.
Demonstran turut menyuarakan penghentian perampasan lahan warga yang dikaitkan dengan rencana pembangunan markas Batalyon TNI. Seluruh tahapan pengadaan lahan dituntut berjalan sesuai prosedur hukum yang berlaku dengan tetap menjunjung tinggi hak-hak dasar masyarakat.
KPKN juga mendorong agar temuan Tim Pencari Fakta terkait dugaan keterlibatan oknum TNI dalam kerusuhan Agustus 2025 diproses secara terbuka dan akuntabel. Transparansi dinilai sebagai kunci utama untuk menjaga tingkat kepercayaan publik terhadap institusi negara.
Desakan lain ditujukan kepada aparat penegak hukum agar menindak tegas oknum Brimob yang diduga menganiaya seorang anak di Tual, Maluku. Massa meminta aparat memberikan jaminan perlindungan hukum yang maksimal bagi korban kekerasan tersebut.
Terkait kebijakan publik, KPKN mendesak pemerintah mengevaluasi menyeluruh atau menghentikan program MBG. Program ini dinilai membutuhkan transparansi penggunaan anggaran agar tidak berujung pada kerugian negara dan masyarakat.
Keberadaan Koperasi Merah Putih ikut menjadi sorotan dalam orasi massa. Koperasi tersebut didesak untuk segera dibubarkan jika terbukti bermasalah dan mengabaikan prinsip transparansi serta kepentingan rakyat.
Situasi unjuk rasa sempat diwarnai aksi pembakaran ban bekas tepat di depan gerbang dewan sebagai simbol kekecewaan rakyat terhadap pemerintah. Meski begitu, jalannya penyampaian aspirasi tetap berlangsung relatif tertib di bawah pengawasan ketat aparat keamanan yang bersiaga di lokasi. ***
